🍻 Bantuan Yang Disalurkan Oleh Pemerintah Daerah Masih Belum Merata

BansosCovid-19 oleh pemerintah kepada warga, tidak selalu merata dan tepat sasaran. Namun, bansos Covid-19 yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga, tidak selalu merata dan tepat sasaran. Kamis, 30 Sptember 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, melakukan rapat koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Gedung Bhawarasa Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Otonomi daerah adalah suatu sistem dari pemerintahan yang didalamnya meliputi wilayah dalam negara tersebut unutk diberikan tanggungjawab dalam mengurus dan mengatur urusan pemeritahan di wilayah tersebut dengan batas tetntentu. Diterapkannya tonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan hak penuh dalam mengurus urusan pemerintah, pembanguna tingkat lokal, dan pengembanagn ekonomi kepada daerah - daerah tertentu. Di Indonesia, setiap daerahnya memiliki pemrintah daerah masing - masing yang biasa disebut dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Indonesia masih memiliki banyak PR dalam melaksanakan kewenangannya, salah satu contoh yang saya ambil disini adalah kewenangan dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah suatu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan din Indonesia, salah satu upaya dalam pengentasan kemiskian di Indonesia adalah dengan menghilangkan kondisi ketidakmampuan kelompok atau seseirang dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pengentasan kemiskinan adalah suatu upaya yang sanagt membutuhkan partisipasi baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat dari negara itu sendiri. Untuk mencapai hasil yang signifikan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan bersifast - Langkah dalam melalkukan upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dari berbagai aspek diantaranya, aspek Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pengaman sosial, dan partisipasi masyarakat. Dalam aspek Pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan, karena itu adalah kunci untuk menurnukuan angka kemiskinan dalam jangka Panjang. Dengan membuat banyak program program Pendidikan yang lebih berkualitas dapat menolong masyarakat miskan untuk mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatn kerja mereka. Program Pendidikan tersebut seperti program beasiswa dan program pelatihan keterampilan. Pada aspek Kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan fasiilitas dan akses terhadap layanan Kesehatan. Mulai dari beberapa hal dasar seperti perawatan Kesehatan, perawatan anak, akses obat obatan dan juga akses vaksinai, maupun dengan dibuatnya program bantuan Kesehatan bagi rakyat yang kurang mampu secara merata. Pada aspek ekonomi hal yang daapt membantu dalam melakukan upaya pengentasa ekmiskinan yaitu dengan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diantaranya pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan, akses untuk emndapatkan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan sektor - sektor ekonomi di daerah yang masih kurang, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Infrasutruktur juga merupakan aspek yang dapat membantu upaya pengentasa kemiskinan. Dengan menignkatkan fasilitas infrastruktur dasar seperti, jalan, listrik, air bersiuh, dan akses komunikasi. Dikarenakan semua hal diatas sangat berpengaruh dalam membuka peluang ekonomi baru di daerah terpencil dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup maysrakat di daerah terpencil tersebut. Kemudian dalam aspek pengaman sosial yang meliputi, bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, subsidi makanan bantuan tunai, dan lain - lain. Program dalam aspek tersebut juga sangat berperan aktif dalam membantu upaya pengentasan saja, pengentasan masyarakat juga membutuhkan bantuan dari masayarakat, oleh karena itu aspek parsitipasi masyarakt juga menjadi aspek penting dalam pengentasan kemiskinan, dalam pengentasan kemiskinan juga sangat penting untuk mengikutkan masyarakat dalam proses pangambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, Pendidikan, dan akses ke informasi dapat membantu dalam mencapai tujuan dari upaya pengentasan untuk sampai saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam upaya pengentasan kemiskian. Dan tantangan itu juga terdapat pada setiap aspek - aspek yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Beberapa tantangan yang umumnya dihadapi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikutKeterbatasan sumber daya biak sumber day finansial maupun sumber daya manusia. Keterbasan sumber daya ini sanagt mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan program ini. Karena berdamapak pada sulitnya pemerintah memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat keahlian dan kapasitas, keahlian dan kapasitas pemerintah mungkin masih kurang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Untuk merancang hasil yang efektif dari program ini sangt diperlukan keahlian yang karena itu, untuk mendapatkan hasil yang efektif perlu dilakukannya pelatihan agar dapat menghasilkan keahlian yang memadai dari pemerintah untuk melaksanakan program yang tidak efektif, ppemreintah juga perlu memaksimalkan koordinasi dan kerja sama antar anggota agar nantinya program ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena jika tidak ada koordinasi dan Kerjasama yang baik implementasi dari program ini akan sangat regional, seharusnya pemerintah juga menilik beberapa daerah yang dinilai masih sangat memiliki keterbatasan baik itu keterbatasan infrastruktur maupun keterbatasan sumber daya, karena masih banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan itu sehingga program ini masih terhambat untuk wewenang dan tindak korupsi, sudah tidak dipungkiri jika kita mengaitkan korupsi dengan pemerintahan Indonesia, ini adalah salah satu hal yang sangat lumrah di kalangan elit politik Indonesia yang masih banyak menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemerintah, dampak dari kesalahan ini adalah terhambat program yang telah direncakan menajdi gagal tidak memiliki penjabaran diatas kita paham bahwa unutk melewati tantangan terebut banyak yang harus dikoreksi dari kalangan pemerintah dalam menjalankan wewenengnya. Untuk melewati hal tersebut diperlukan Tindakan yang konkret seperti peningkatan mutu, kapasitas, dan keahlian pemerintah daerah setelah semua itu dirasa cukup barulah melakukan penigkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut, dan juga perbaikan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Serta pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pada setiap program yang direncanakan. Sebagai mahasiswa juga kita harus mengedepankan rasa cinta tanah air dengan membantu dalam mebangun negeri kita tercinta ini ini, karena mahasiswa juga adalah bentuk dari suara rakyat, dimana peran mahasiswa sangat diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sebagai mahasiswa juga kita harus aktif dalamMemberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk pembangunan jiwa sosial tinggi. Ketika sudah menjadi sarjana harus kembali ke daerah asal nya dan membangun daerahnya dibantu pemerintah agar kemiskinan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap aspek-aspek yang menghambat pertumbuhan mahasiswa aktif mari bersama sama mewujudkan cita-cita suatu negara dengan menjalankan hak yang sebagaimana mestinya agar dapat memajukan suatu daerah melalui otonomi daerah. Sebagai generasi penerus yang mampu menjadikan hambatan tersebut untuk lebih semangat mengeyam pendidikan yang lebih tinggiagar nantinya dapatikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan danpengentasan kemiskinan Lihat Kebijakan Selengkapnya

faktorlain mengapa bantuan pemerintah dinilai kurang adil dan merata adalah distribusi bantuan tidak tepat sasaran dan dengan cakupan yang terlalu sempit untuk menjadi efektif, masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan, atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang

^{Hai, Lily S Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Untuk memahami alasannya, mari simak pembahasan berikut. Sinonim merupakan suatu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sinonim adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Suatu kata, bersinonim dengan kata lain apabila dalam kalimat yang sama, kata-kata tersebut dapat saling menggantikan. Kata "mengutamakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menjadikan memandang dan sebagainya utama; menganggap lebih penting perlu; mementingkan; mendahulukan; menitikberatkan. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengutamakan adalah mementingkan, memerlukan, memprioritaskan, mendahulukan. Berdasarkan penjelasan di atas, sinonim atau persamaan makna kata "mengutamakan" dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Semoga dapat membantu, ya} Bantuanlain yang masih disalurkan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako. Adapun indeks bantuan sembako ditetapkan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap ^{JAKARTA, - Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan teknis aturan jika ada warga tak mampu yang tak kebagian jatah bantuan sosial dari pemerintah pusat. Juliari menyadari, bansos yang disalurkan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi virus corona Covid-19 itu berpotensi tak tersalurkan merata saat pendistribusian di lapangan. "Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur," kata Juliari kepada wartawan, Senin 27/4/2020.Baca juga Kapolri Instruksikan Polres Siagakan 10 Ton Beras untuk Warga yang Belum Terima Bansos Juliari menambahkan, sejak awal mekanisme pendataan penerima bansos beserta alokasi per kelurahan atau desa diserahkan sepenuhnya kepada daerah. "Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata dia. Juliari berpesan kepada Ketua RW atau Kepala Desa untuk memastikan bansos terdistribusi itu, ia juga mengharapkan semangat gotong royong antar warga terkait pembagian bansos ini. "Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok. Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat bansos, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat," kata dia. Baca juga Begini Cara Ajukan Bansos Covid-19 Pemkot Bekasi Saat PSBB Pemerintah membagikan bantuan sosial bagi masyarakat tak mampu untuk mengatasi dampak ekonomi dari virus corona Covid-19. Untuk warga tak mampu Jabodetabek akan mendapat bantuan sembako senilai Rp per bulan selama tiga bulan. Sementara warga tak mampu di luar Jabodetabek akan mendapat bantuan tunai dengan besaran yang sama. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.}

TemuanSurvei adalah : (i) hanya 14,1 % warga menyatakan telah menerima bantuan sosial pemerintah. Jenis bantuan sosial terbesar yang didapatkan yaitu dalam bentuk sembako senilai 76,5 %. (ii) Berdasarkan asal sumber bantuan, asal bantuan terbesar berasal dari pemerintah pusat yaitu 49,1 %, diikuti pribadi dan komunitas sebesar 22,6%.

Jakarta - Pemerintah sudah menargetkan sebanyak 8,3 huta bantuan sosial harus diserahkan sebelum Lebaran tahun ini. Namun, masih banyak yang menilai bantuan sosial tersebut belum terasa di berbagai daerah di Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan dari sisi penyaluran memang Kemensos melakukannya secara bertahap. Seperti contoh sembako untuk wilayah Jabodetabek itu sudah masuk ke tahap ke tiga. Tetapi untuk Bantuan Sosial Tunai BST itu tahap pertama dan memang bertahap menyalurkannya."Jadi kalau dari Kemensos memang bantuan itu belum merata, tapi kan bantuan tidak hanya dari Kemensos, ada juga bansos yang lain. Itu juga termasuk BLT yang baru sekitar 15%," ucap Harry saat ditemui di bilangan Kalibata, Jakarta 20/7/2020. Lebih lanjut dirinya mengatakan sama halnya dengan BLT, BST juga nampak. Namun, Harry memastikan Kemensos akan mulai mempercepat penyaluran pada minggu ini, sehingga ada langkah-langkah percepatan agar BLT dapat tersalurkan dengan ke daerah non-Jabodetabek."BST itu sekitar 25%, Menteri Kemensos atas Instruksi Presiden sudah menentukan langkah-langkah percepatan tersebut, agar segera bergerak untuk bisa mencapai 100% terutama yang perluasan yang mencapai 9 juta keluarga penerima manfaat," ungkap sisi lain, Harry juga mengatakan pada unit kerjanya Dirjen Rehsos telah bergerak cepat untuk merespons dampak COVID-19 bagi 5 klaster rehabilitasi sosial, di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza serta tuna sosial dan korban perdagangan 4 April yang lalu, bantuan sosial kepada 5 klaster Rehabilitasi Sosial tersebut sebanyak paket bantuan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS untuk anak baik di LKS maupun Rehabilitasi Sosial. Selain itu sembako juga diberikan kepada penyandang disabilitas."Untuk klaster lanjut usia, sebanyak paket bansos sembako dan bansos tunai sudah disalurkan. Sedangkan untuk korban penyalahgunaan napza dan juga 509 paket untuk tuna sosial dan korban perdagangan orang," pungkas Harry. mul/mpr Bebanpria paruh baya itu semakin bertambah. Ada juga warga mengeluhkan bahwa jumlah bantuan diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo. Jumlahnya lebih besar, yakni Rp600.000. Kemudian dari Pemerintah Provinsi lewat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga memberikan bantuan senilao Rp500.000. JAKARTA, - Enam bulan sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun, sejak kasus pertama virus corona di Tanah Air diumumkan pada 2 Maret 2020, penularan masih terjadi hingga saat ini. Meski belum membuahkan hasil yang signifikan, pemerintah masih mengupayakan menekan laju penularan virus corona. Tak hanya itu, selama enam bulan terakhir pemerintah juga terus berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak juga 6 Bulan Pandemi Covid-19 Catatan tentang PSBB dan Penerapan Protokol Kesehatan... Berbagai bantuan dan subsidi pun digulirkan. Bantuan serta subsidi itu menyasar berbagai kalangan, mulai dari pengangguran, karyawan swasta, pelaku usaha kecil dan mikro UMKM, aparatur sipil negara ASN, bahkan murid dan mahasiswa. Bantuan ini juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 kemarin. Berikut berbagai bantuan yang dikucurkan pemerintah selama enam bulan masa pandemi Covid-19 1. Bantuan sembako Paket sembako menjadi salah satu bantuan yang diberikan pemerintah di masa awal pandemi Covid-19. Sekitar awal April, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian bantuan tersebut bagi warga DKI Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi Jabodetabek. Untuk di DKI Jakarta, paket sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Setiap paket sembako bernilai Rp Baca juga 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pemberian bantuan kepada warga DKI ini mencapai Rp 2,2 triliun. Sementara, bagi wilayah Bodetabek, bansos sembako disalurkan ke 1,6 juta jiwa atau keluarga. Nilai paket sembako yang diterima warga Bodetabek sama dengan warga Ibu Kota, yakni Rp per bulan. Total angaran pemerintah untuk bantuan warga Bodetanek sebesar Rp 1 triliun. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang mendapat bansos sembako ini. Semula, pemerintah berencana memberikan bantuan ini hanya selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Namun, belakangan, program bantuan ini diperpanjang sampai Desember 2020. Akan tetapi, nilai sembakonya berkurang menjadi Rp per bulan. Baca juga Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM Sulitnya Penyaluran Bantuan Sosial di Mateng, Warga Tunggu Bantuan BLT Berjam-Jam di Desa 2. Bantuan langsung tunai Sama dengan bantuan sembako, bantuan langsung tunai BLT juga dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air. Bedanya, bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan menyasar warga di luar wilayah Jabodetabek. Penerima bantuan ini mendapat dana tunai sevesar Rp selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Belakangan, program ini diperpanjang hingga Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp Baca juga BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan, bantuan ini diberikan kepada semua keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial. Syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja. Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, setidaknya ada 9 juta keluarga yang mendapatkan batuan tersebut. Baca juga 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah 3. BLT dana desa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT mengalihkan sebagian anggaran dana desa sebagai bantuan langsung tunai. BLT Dana Desa ini disalurkan dalam dua gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 3 tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April tahap I, Mei tahap II, dan Juni tahap III. Setiap bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat KPM mendapatkan dana senilai Rp Baca juga Jokowi Sebut Dana Desa 2021 Rp 796,3 Triliun dengan 7 Fokus Kebijakan Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, dan September tahap VI. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah dari gelombang pertama, yakni Rp per bulan. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh desa yang menyasar sebanyak KPM. Total dana yang disalurkan sebagai BLT berjumlah Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat desa yang mengucurkan BLT Dana Desa ke KPM dan dengan total bantuan Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar. Baca juga Mendes Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa Pixaby Ilustrasi 4. Insentif tarif listrik Selain bantuan sembako dan uang tunai, pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Insentif berupa pembebasan dan diskon tagihan listrik diperuntukkan bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi. Baca juga Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya Semula, stimulus ini hanya diberlakukan selama April, Mei dan Juni. Namun, bantuan insentif ini kemudian diperpanjang hingga akhir tahun setelah melihat dampak pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Berdasarkan data pemerintah, total ada sekitar 24,16 juta pelanggan 450 VA dan 7,72 juta pelanggan 900 VA yang menerima insentif ini. Pemerintah juga memutuskan untuk memperluas jangkauan program bantuan ini hingga mencakup pelaku usaha UMKM. Kalangan ini mendapat keringanan tagihan listrik yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program insentif listrik mencapai Rp 15,39 triliun. Baca juga Simak, Ini 7 Golongan yang Mendapatkan Penurunan Tarif Listrik dari Pemerintah 5. Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja dirilis pemerintah pada pertengahan April 2020. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK, pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Peserta program Kartu Prakerja mendapat bantuan insentif total Rp Jumlah tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama, insentif Rp digunakan untuk membayar pelatihan daring. Insentif tersebut tak dapat dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk membayar biaya insentif pasca-penuntasan pelatihan sebesar Rp per bulan. Insentif ini dikucurkan selama 4 bulan sehingga setiap peserta mendapat Rp Ketiga, insentif pasca-pengisian survei evaluasi pelatihan sebanyak Rp Peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan diminta untuk mengisi survei sebanyak 3 kali sehingga total insentif yang didapat Rp Adapun pelatihan daring Kartu Prakerja awalnya melibatkan 8 mitra pemerintah dengan lebih dari jenis pelatihan. Baca juga Gaji Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Capai Rp 77,5 Juta, Ini Rinciannya... 6. Subsidi gaji karyawan Pemerintah juga menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta dan pegawai honorer. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp per bulan selama 4 bulan. Bantuan disalurkan setiap 2 bulan sekali, atau setiap penyalurannya sebesar Rp 1,2 juta. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini sebesar Rp 37,7 triliun. Baca juga Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemerintah pun meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta 23/ DOK. LPDB-KUMKM 7. BLT UMKM Bantuan langsung tunai secara khusus juga diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Besaran BLT yang disalurkan kepada setiap pelaku UMKM yakni Rp Rp 2,4 juta. Dana disalurkan dalam satu kali transfer, langsung ke rekening pelaku UMKM yang terdata. Pemerintah pun menunjuk Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Negara Indonesia BNI untuk menyalurkan bantuan. Baca juga Terkait Bantuan untuk UMKM, Sandiaga Kami Tunggu Eksekusi Pemerintah Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 24/8/2020. Pada hari peluncurannya, BLT UMKM sudah disalurkan kepada 1 juta pelaku UMKM. Ke depan, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap kepada 12 juta pelaku UMKM. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. 8. Bantuan pulsa ASN Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu memutuskan memberikan tunjangan pulsa bagi Aparatur Sipil Negara ASN. Besaran tunjangan berkisar antara Rp Bantuan ini diberikan untuk menunjang ASN bekerja dari rumah atau work from home WFH. Bantuan Rp per bulan diberikan kepada pejabat setingkat eselon II/yang setara ke bawah. Sedangkan pejabat setingkat eselon I dan II/yang setara akan menerima tunjangan sebesar Rp per bulan. Baca juga Kritik Subsidi Pulsa untuk ASN, Pengamat Sudah Terlalu Banyak Tunjangan! Tunjangan ini diberikan setiap bulannya selama September hingga Desember 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/ yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020. Melalui kebijakan itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi pulsa kepada mahasiswa kampus yang dinaungi kementerian/lembaga sebesar Rp setiap bulannya selama 4 bulan. 9. Kuota gratis Pemerintah juga memberikan bantuan paket data kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh PJJ. Bantuan ini akan disalurkan selama 4 bulan ke depan, terhitung mulai September-Desember 2020. Siswa atau pelajar akan mendapat subsidi kuota sebesar 35 GB per bulan. Sementara, besaran kuota yang didapat oleh kelompok guru adalah 42 GB per bulan. Mahasiswa dan dosen juga tak luput mendapat bantuan jenis ini. Mereka akan mendapat subsidi paket data sebesar 50 GB per bulannya. Baca juga Mahasiswa dan Pelajar di Kaltim Dapat Paket Data Internet Gratis Selama 6 Bulan Dok. Febri - Renjana Pictures Penerima Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Kulonprogo Efektivitas bantuan pemerintah Meski berbagai bantuan telah digulirkan, banyak di antara masyarakat yang ekonominya belum pulih sejak pandemi. Bahkan, sejumlah pejabat negara dan pengamat memprediksi Indonesia akan mengalami resesi di kuartal III tahun ini. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan, beragam bantuan dan subsidi yang dikucurkan pemerintah menjadi tak efektif untuk mendongkrak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, terus bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah selama pandemi. Akibat banyaknya PHK dan UMKM yang gulung tikar, kalangan yang dulu sejahtera kini jadi turun kelas. Baca juga Enam Bulan Pandemi Covid-19, Orang Positif dan Meninggal Kedua, daya beli masyarakat yang turun drastis. Kalangan bawah tak lagi punya kemampuan untuk membeli, sementara kelas menengah atas menahan diri untuk konsumsi. Ketiga, pola penyaluran bantuan yang cemderung tak continue. Beberapa bantuan seperti BLT misalnya, 3 bulan pertama besarannya mencapai Rp namun setelahnya jumlah itu berkurang hingga setengah. "Kalau kita lihat secara keseluruhan ya belum efektif sebagai jaring pengaman sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Meskipun bantuan itu jumlahnya sudah cukup besar," kata Trubus kepada Rabu 2/9/2020. Bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah pun dinilai belum merata mencakup seluruh kalangan masyarakat. Trubus mencontohkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan ini hanya bisa didapat oleh karyawan yang terdaftar di BPJS Ksetenagakerjaan. Baca juga Program Subsidi Gaji Karyawan Dinilai Tak Efektif Jangkau Seluruh Pekerja Sementara, kata Trubus, karyawan yang tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya jauh lebih besar. Misalnya karyawan bengkel, karyawan industri rumahan, kecil kemungkinan mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi warga desa dan masyarakat hutan. Banyak di antara mereka yang belakangan pergi ke kota membawa cangkul hingga peralatan lainnya untuk mencari penghasilan. Terkait bantuan tunjangan pulsa bagi ASN, Trubus menilai program ini kurang tepat. Sebab, tak seperti sektor swasta yang banyak tumbang, selama pandemi, penghasilan ASN tetap dan tidak akan berkurang. Apalagi, pejabat eselon kementerian/lembaga yang notabene penghasilannya sudah besar. Baca juga Tak Dapat Bantuan Pemerintah dari Subsidi Gaji hingga BLT, Ini yang Perlu Anda Cek Bantuan dan subsidi yang digulirkan pemerintah pun dinilai hanya berjangka pendek. Padahal, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak jangka panjang yang membutuhkan dana begitu besar. Pemerintah pun dinilai kelabakan dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi. "Pada akhirnya pemerintah jadi keteteran anggaran. Banyak yang harus dikeluarkan sementara ini jangkanya jangka panjang," ujar Trubus. "Pemerintah sampai hari ini bingung, gagap karena andalannya cuma APBN. APBN itu lama-lama habis," tuturnya. Trubus pun khawatir, jika daya beli masyarakat tak kunjung bisa ditingkatkan, ke depan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan kembali minus. Bahkan, jika demikian, bukan tidak mungkin terjadi situasi kemiskinan ekstrem. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Diamenjamin, pemerintah dari pusat hingga daerah terus berupaya memberikan bantuan terbaik. "Dengan segala upaya kita membangun rumah yang sudah hancur," katanya. Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani kepada wartawan menjelaskan, pembangunan belum selesai semua karena rehab rekon dilakukan bertahap. ^{JAKARTA, - Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Dana triliunan rupiah itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Berikut daftar bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi 1. Bantuan sembako Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Baca juga Polisi Beri Bantuan Sembako kepada Ibu Pencuri Sawit meski Hukum Tetap Jalan Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau keluarga. Jumlah besarannya sama, yakni Rp per bulan selama 3 bulan. Total angarannya Rp 1 triliun rupiah. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp per bulan. 2. Bantuan sosial tunai Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Baca juga Mensos Bantuan Sosial Tunai untuk Daerah 3T Dicairkan Sekaligus Tiga Tahap Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS milik Kementerian Sosial Kemensos. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia. 3. BLT dana desaPemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi mengahadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April tahap I, Mei tahap II, dan Juni tahap III. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat KPM akan mendapatkan bantuan sebesar Rp Baca juga Mendes Tinggal 1 Persen Desa yang Belum Salurkan BLT Dana Desa Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, dan September tahap VI. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp per bulannya. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh desa yang menyasar sebanyak KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat desa dengan rincian KPM dan dana sebesar Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar. 4. Listrik gratis Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Baca juga Subsidi Listrik PLN Akan Bengkak Rp 10,7 Triliun Setiap Tahun Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakini 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun. 5. Kartu Prakerja Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Riciannya, sebesar Rp digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif. Baca juga Bagaimana jika Tak Lolos Kartu Prakerja Gelombang 5? Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp per bulan selama 4 bulan Rp Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp per survei untuk 3 kali survei Rp 6. Subsidi gaji karyawan Baru-baru ini, pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. Baca juga Kapan Subsidi Gaji Rp Mulai Ditransfer? Ini Kata Pemerintah Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. 7. BLT usaha mikro kecil Terakhir, pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai BLT. Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 24/8/2020 kemarin. Pada hari peluncurannya itu, bantuan ini sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Selanjutnya, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September mendatang. Baca juga BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah Diluncurkan Presiden, Begini Skema Pencairannya Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. Pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Namun, para pelaku usaha mikro kecil juga diharapkan bisa aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat. Syaratnya, pelaku usaha tersebut belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.} . 208 422 20 307 294 398 434 73

bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata